Dukungan Fatwa MUI PBB Berkeadilan Menguat, LSM MAUNG Desak DPRD Kota Tangerang Berani Bela Rakyat

TANGERANG, -- BERITAHARIAN86.COM || Dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berkeadilan terus menguat. Dorongan agar kebijakan tersebut benar-benar diterapkan kini mengarah langsung ke DPRD Kota Tangerang, yang dinilai harus berani mendesak Pemerintah Daerah berpihak kepada keadilan sosial.

Salah satu suara tegas datang dari Ketua DPC LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Kota Tangerang, M. Soleh. Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar menjadi penonton.

> “Demi memperjuangkan rasa keadilan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung Fatwa MUI tentang PBB Berkeadilan. Kami harus tampil sebagai bagian dari masyarakat yang berani bergerak,” tegas M. Soleh, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, Fatwa MUI tentang PBB Berkeadilan merupakan pijakan moral yang kuat agar kebijakan pajak tidak memberatkan masyarakat kecil, sementara kelompok mampu tetap mendapat perlakuan yang sama.

M. Soleh bahkan mendesak DPRD Kota Tangerang agar berani tampil di garda depan, menyuarakan dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

> “Kami berharap dan mendesak DPRD berani bersuara lantang memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, salah satunya dengan mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan,” ujarnya.

Ia juga mengkritik sikap sebagian anggota DPRD yang dinilai diam dan pasif, seolah enggan memperjuangkan aspirasi rakyat.

> “Anggota DPRD jangan terlena. Jangan diam dan tidak berani bersuara. Kesejahteraan masyarakat harus benar-benar dirasakan secara berkeadilan,” tandasnya.

Lebih lanjut, M. Soleh mengaku hingga kini belum mendengar satu pun anggota DPRD Kota Tangerang yang bersuara lantang mendukung Fatwa MUI terkait PBB Berkeadilan.

> “Sebagai warga Kota Tangerang, saya belum mendengar ada anggota DPRD yang berani secara terbuka menyuarakan keadilan pajak bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia pun mengungkapkan sejumlah kemungkinan penyebab sikap diam para wakil rakyat tersebut.

> “Mungkinkah mereka takut anggaran dan tunjangan dipangkas? Atau sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang diterima, meskipun di dalamnya ada dana yang bersumber dari rakyat kecil?” kritiknya.

Menurut M. Soleh, PBB dibebankan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kaya atau miskin, sehingga apabila tidak dikelola secara adil, rasa keadilan publik akan terus tergerus.

> “Kalau kondisi ini terus dibiarkan, rasa keadilan masyarakat akan semakin hilang. Hadeuh…,” pungkasnya.

(*/red)