DIDUGA ADA SETORAN 10–25 PERSEN DALAM PROYEK REVITALISASI SEKOLAH DASAR DI PANDEGLANG, HARUS SEGERA DI USUT TUNTAS
PANDEGLANG,-- BERITAHARIAN86.COM || Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam mekanisme pengerjaan proyek. P2SP yang semestinya menjalankan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan revitalisasi justru diduga tidak mengerjakan pekerjaan tersebut secara langsung, melainkan dialihkan atau dikerjakan oleh pihak lain. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, mekanisme pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan praktik setoran atau potongan anggaran berkisar 10 hingga 25 persen. Apabila informasi tersebut benar, praktik demikian patut didalami karena berpotensi mengarah pada penyimpangan anggaran dan merugikan kepentingan pendidikan. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, aliran anggaran, keterangan para pihak, serta fakta di lapangan.
Persoalan ini juga memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi pengawasan Dinas Pendidikan. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sektor pendidikan, Dinas Pendidikan tidak boleh terkesan menutup mata apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara mekanisme pelaksanaan program dengan kondisi faktual di lapangan. Pengawasan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa dugaan persoalan tersebut telah dilaporkan oleh salah satu lembaga hukum kepada Kejaksaan Tinggi Banten. Hal ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri secara objektif seluruh proses pelaksanaan revitalisasi, mulai dari penentuan pelaksana, pengelolaan anggaran, dugaan potongan atau setoran, hingga pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
Deska, selaku aktivis dan penggiat peduli pendidikan, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan program yang menyangkut kepentingan publik dan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik penyimpangan, permainan anggaran, maupun kepentingan pribadi yang mengorbankan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
"Jika benar terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang, kami berharap Kejaksaan Tinggi Banten segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangannya. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Deska.
Secara konstitusional, persoalan ini berkaitan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 tentang hak masyarakat memperoleh pendidikan. Selain itu, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau kerugian keuangan negara, penanganannya perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Deska berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi berani menelusuri fakta dan pertanggungjawaban seluruh pihak terkait demi menjaga integritas anggaran pendidikan di Kabupaten Pandeglang.
(YD)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar