LBH ARB Resmi Layangkan Surat Pengaduan ke Kejati Banten, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Revitalisasi SD di Pandeglang
PANDEGLANG – BERITAHARIAN86.COM || Lembaga Bantuan Hukum Aspirasi Rakyat Banten (LBH ARB) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran program Revitalisasi Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pandeglang.
Keseriusan tersebut dibuktikan dengan langkah LBH ARB yang telah melayangkan surat laporan pengaduan secara resmi kepada Kejati Banten, disertai sejumlah bukti awal hasil investigasi lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ketua DPC LBH ARB Kabupaten Pandeglang, Andang Suherman, S.H., saat ditemui tim wartawan Berita Harian 86 di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026), mengungkapkan adanya dugaan permintaan setoran kepada sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi. Bahkan, dugaan tersebut disebut melibatkan oknum anggota legislatif berinisial EY.
"Kami datang ke Kejati Banten bukan untuk main-main. Kami sudah melayangkan surat pengaduan dan membawa bukti awal. Ada pihak sekolah penerima bantuan revitalisasi yang mengeluhkan pelaksanaan pekerjaan karena sebagian anggarannya diduga harus disetorkan kepada oknum tertentu," ungkap Andang.
Berdasarkan hasil penelusuran LBH ARB di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Bojong dan Picung, ditemukan dugaan pola yang serupa. Oknum yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota dewan diduga mendatangi pihak sekolah dengan menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi tersebut berasal dari aspirasi dewan. Selanjutnya, pihak sekolah diduga diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas turunnya program tersebut. Nilainya bahkan disebut mencapai Rp248 juta dari satu sekolah.
Andang menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik demikian bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap kualitas pekerjaan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, anggaran revitalisasi seharusnya digunakan secara maksimal untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, bukan justru menjadi celah bagi kepentingan oknum tertentu.
"Kami tidak ingin menunggu sampai ada bangunan sekolah ambruk dan menimbulkan korban. Kami meminta Kejati Banten segera menindaklanjuti laporan ini, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta turun langsung ke sekolah penerima bantuan untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan," tegasnya.
Dalam laporan pengaduannya, LBH ARB meminta Kejati Banten memanggil dan memeriksa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, melakukan pemeriksaan fisik terhadap sekolah penerima bantuan, menelusuri keterlibatan pihak pelaksana pekerjaan, kontraktor, konsultan perencana dan pengawas, serta melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran program Revitalisasi SD Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Pandeglang.
Andang menegaskan, LBH ARB akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga mendapatkan kejelasan hukum. Pihaknya juga meminta agar penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
"Kami akan kawal persoalan ini sampai tuntas. LBH ARB tidak akan mundur satu langkah pun. Apabila laporan ini tidak mendapatkan tindak lanjut yang serius, kami siap membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Agung RI maupun KPK RI di Jakarta," pungkas Andang.
(*/Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar