PWGK-KRESEK Desak Inspektorat Audit Revitalisasi SDN Tobat 2, Anggaran Rp707 Juta Disoal
TANGERANG – BERITAHARIAN86.COM || Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Tangerang kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Tobat 2 dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp707 juta menuai sejumlah pertanyaan, mulai dari penggunaan material bangunan, mekanisme pengawasan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Sejumlah aspek dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan menyeluruh. Salah satunya menyangkut penggunaan semen merek Jakarta yang dipersoalkan dan perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis serta dokumen perencanaan pekerjaan.
Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler–Kresek (PWGK-KRESEK) Kabupaten Tangerang, Alex Sibti, menilai penggunaan anggaran pendidikan harus disertai transparansi dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, proyek revitalisasi sekolah bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan fisik, melainkan harus mengutamakan mutu bangunan, keselamatan pekerja, dan kualitas sarana pendidikan bagi peserta didik.
"Anggaran yang digunakan merupakan uang negara. Karena itu, setiap pelaksanaan pekerjaan harus terbuka, sesuai spesifikasi teknis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya," tegas Alex Sibti.
Sebelumnya, Kepala SDN Tobat 2, Yuli Heryani, saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (13/11/2026), belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai tanggung jawab serta mekanisme pengawasan pihak sekolah terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Sementara itu, Ketua Komite SDN Tobat 2, Mustopa, memberikan penjelasan mengenai penggunaan semen merek Jakarta. Ia menyebut material tersebut telah digunakan sesuai mekanisme dan mengaku mendapatkan arahan dari pihak Dinas Pendidikan berinisial Tedy.
"Iya, jika bertanya-tanya mengenai sekolah ini jangan ke kepala sekolah, Bang. Penggunaan semen merek Jakarta sudah diatur. Saya pelaksana dan pengawasnya," ujar Mustofa kepada wartawan
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan pihak komite dalam pelaksanaan maupun pengawasan pekerjaan revitalisasi sekolah.
Selain persoalan material, penerapan standar K3 juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya, seperti helm keselamatan dan sepatu pelindung.
Kondisi tersebut perlu dievaluasi karena pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja. Pihak pelaksana wajib memastikan standar keselamatan diterapkan selama kegiatan berlangsung.
Dalam proses konfirmasi, Mustofa juga sempat mempertanyakan alasan wartawan melakukan penelusuran terhadap proyek tersebut.
"Kenapa sih nanya-nanya? Perasaan wartawan banyak, tapi enggak nanya seperti ini," katanya.
Di sisi lain, sejumlah dewan guru yang berada di lingkungan sekolah juga menunjukkan keberatan atas kehadiran awak media yang tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta keterangan.
"Mas, jangan buat gaduh di sini. Buat apa mencari-cari kepala sekolah kami? Saya tidak punya nomor teleponnya. Kalau ada, saya harus izin dulu. Silakan ke ketua komite saja," ujar salah seorang dewan guru sambil mengambil foto wartawan.
Sumber PWGK-KRESEK Desak Inspektorat Lakukan Pemeriksaan
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Alex Sibti selaku Ketua PWGK-KRESEK Kabupaten Tangerang meminta Inspektorat Kabupaten Tangerang turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN Tobat 2.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian realisasi anggaran dengan pekerjaan di lapangan, spesifikasi material yang digunakan, kualitas hasil pembangunan, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan kerja.
"Kami meminta Inspektorat jangan hanya menunggu laporan administratif. Perlu dilakukan pemeriksaan langsung ke lokasi agar semuanya terang. Periksa dokumen anggaran, spesifikasi material, pihak pelaksana, serta siapa yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pekerjaan," tegas Alex.
Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi, segera melakukan evaluasi dan meminta klarifikasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
Menurut Alex, pengawasan terhadap proyek pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"PWGK-KRESEK akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan informasi publik. Kami tidak menuduh pihak mana pun, tetapi setiap indikasi dan pertanyaan yang muncul harus dijawab secara terbuka. Jika pekerjaan sudah sesuai aturan, silakan buktikan melalui dokumen dan hasil pemeriksaan," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang maupun Inspektorat terkait persoalan tersebut.
(Dedi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar